Perpres Lembaga Pengawas Data Pribadi Sudah di Meja Presiden

Pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) memasuki babak baru. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum lembaga tersebut sudah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Muchtarul Huda, menyampaikan hal itu pada Jumat (6/11). Menurutnya, rancangan Perpres pembentukan lembaga PDP telah berada pada tahap final.

"Rancangan Perpres untuk pembentukan lembaga PDP telah pada tahap final dan saat ini sudah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Komdigi juga sudah menyiapkan satuan tugas khusus untuk memastikan proses transisi berjalan lancar," kata Huda.

Meski begitu, belum ada kepastian kapan Perpres tersebut terbit atau kapan lembaga pengawas PDP mulai beroperasi. Padahal, pembentukan otoritas ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah disahkan sejak 2022.

Peran Lembaga Pengawas PDP

Lembaga pengawas PDP dirancang menjadi wasit dalam pelaksanaan aturan pelindungan data pribadi. Tugasnya meliputi pengawasan kepatuhan, penegakan ketentuan, hingga pemberian sanksi administratif kepada pihak yang melanggar kewajiban pelindungan data pribadi.

Keberadaan lembaga ini kembali disorot di tengah penanganan dugaan kebocoran data yang melibatkan PT Fore Kopi Indonesia Tbk atau Fore Coffee. Huda mengungkapkan, Fore Coffee telah melaporkan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi kepada Komdigi pada 28 Oktober 2026. Laporan tersebut kini tengah dianalisis dan diperiksa lebih lanjut.

Huda menjelaskan, pengawasan kepatuhan dan penegakan ketentuan PDP mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2022. Ketentuan itu diperjelas lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026.

Selain itu, berdasarkan Pasal 224 PP Nomor 33 Tahun 2026, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP tersebut. Dengan demikian, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih dapat menjadi rujukan bila relevan.

Terkait dugaan pelanggaran Fore Coffee, Huda menegaskan bahwa penetapan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil pemeriksaan. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah sanksi akan dikenakan kepada Fore Coffee sebagai pengendali data pribadi atau kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan data perusahaan.

Pekerjaan Rumah Sejak 2022

Pembentukan lembaga pengawas PDP menjadi pekerjaan rumah pemerintah sejak UU PDP disahkan pada 2022. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelindungan data pribadi, menegakkan hukum administratif, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Namun, hingga UU PDP mulai berlaku pada 17 Oktober 2024, lembaga yang diibaratkan sebagai wasit data pribadi tersebut belum juga terbentuk. Perkembangan terbaru soal rancangan Perpres ini menjadi sinyal bahwa proses pembentukan otoritas tersebut mulai bergerak, meski tanggal pastinya masih belum diumumkan.