Meta, TikTok, dan Google Tolak Rencana Bayar Berita serta Aturan AI di RUU Hak Cipta

Meta, TikTok, dan Google menyatakan menolak rencana pemerintah Indonesia yang dapat mewajibkan platform digital membayar kompensasi kepada penerbit atas penayangan tautan berita serta mengatur penggunaan AI. Penolakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di DPR terkait draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Hak Cipta.

Manajer Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia Agung Pamungkas menilai kewajiban membayar kompensasi saat platform menampilkan tautan ke konten berita akan membatasi akses masyarakat Indonesia terhadap berita.

Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia Berni Moestafa menyebut kewajiban itu bisa membuat penerbit kehilangan traffic pembaca, pendapatan iklan, dan langganan. Menurut dia, mengarahkan pembaca ke suatu artikel berbeda dengan menerbitkan ulang artikel tersebut.

Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia Noudhy Valdryno meminta persyaratan pengungkapan AI tidak diberlakukan ketika AI hanya menjadi alat bantu, bukan untuk membuat konten sepenuhnya. Ia juga meminta DPR mempertahankan perlindungan safe harbour karena platform tidak selalu bisa memastikan kepemilikan hak cipta atau memverifikasi lisensi.

Perdebatan global dan respons pemerintah

Jika RUU Hak Cipta disahkan, Indonesia disebut menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan AI ke dalam undang-undang hak cipta. Perubahan ini muncul di tengah perdebatan global tentang penerapan hak cipta pada platform digital dan perusahaan AI. Penerbit semakin sering menuntut kompensasi ketika konten mereka dipakai untuk melatih model AI atau mendukung layanan informasi.

Akademisi Selvie Sinaga dari Universitas Katolik Atma Jaya menyebut sejumlah gugatan di luar negeri, seperti The New York Times terhadap OpenAI dan Microsoft, serta Nikkei dan Asahi Shimbun terhadap Perplexity. Ia menilai UU Hak Cipta di Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan AI sehingga revisi diharapkan memberi dasar hukum lebih jelas.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya menyampaikan karya jurnalistik merupakan hasil profesional yang melibatkan peliputan, penilaian editorial, dan investasi sumber daya. Ia menekankan pentingnya atribusi, lisensi, dan kompensasi dalam pemanfaatan karya jurnalistik di platform digital maupun pengembangan AI.

Fifi juga menyebut Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. "Perlindungan hak cipta harus menghargai pencipta dan pemegang hak, sekaligus menjunjung kebebasan berekspresi dan kepentingan publik," kata Fifi. Ia juga mendorong kolaborasi negara-negara Asia Tenggara untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital dan AI.