Lintasarta Luncurkan Merdeka AI demi Kedaulatan Digital Indonesia
Lintasarta memperkenalkan Merdeka AI untuk memperkuat kedaulatan digital lewat layanan cloud Cloudeka dan tata kelola AI berstandar ISO.
Catatan redaksi: berita ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dari sumber yang dicantumkan di bawah, lalu diperiksa dan disetujui redaksi Level Satu. Pelajari pedoman kami
Lintasarta memperkenalkan inisiatif Merdeka AI pada 6 November 2026. Inisiatif ini berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, layanan cloud, serta kapabilitas kecerdasan buatan (AI) agar perusahaan dapat mengelola data, keamanan, dan operasional bisnis di Indonesia sesuai regulasi nasional.
Director & Chief IT Services Officer Lintasarta, Ginandjar, menjelaskan bahwa Merdeka AI bukan hanya agenda teknologi, melainkan komitmen memperkuat kemandirian digital Indonesia. “Bagi Lintasarta, Merdeka AI bukan sekadar inisiatif teknologi, melainkan komitmen untuk memperkuat kemandirian digital Indonesia. Kami ingin memastikan industri nasional memiliki akses terhadap infrastruktur dan kapabilitas AI yang andal, sekaligus tetap memiliki kendali atas data, keamanan, dan operasional bisnisnya,” ujar Ginandjar.
Cloudeka sebagai Fondasi Sovereign AI
Layanan cloud Lintasarta, Cloudeka, disiapkan sebagai fondasi untuk kebutuhan sovereign AI. Layanan ini menyediakan infrastruktur digital dengan pusat data yang beroperasi di Indonesia. Pendekatan sovereign cloud memungkinkan pengelolaan data dan infrastruktur berada dalam yurisdiksi nasional, sehingga perusahaan dapat menjaga kepatuhan dan tata kelola data saat mengadopsi AI.
Hal ini relevan bagi industri yang menangani data sensitif, seperti data pelanggan dan dokumen operasional. Lintasarta menyebut telah melayani lebih dari 30% perusahaan BUMN di Indonesia dan sejumlah perusahaan digital native terkemuka.
Jangkauan Sektor Strategis
Di sektor perbankan, layanan Lintasarta dipakai oleh seluruh bank nasional, termasuk bank swasta, bank syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Lintasarta juga melayani perusahaan energi serta minyak dan gas bumi, mencakup kegiatan dari hulu hingga hilir.
Sertifikasi Tata Kelola AI
Selain infrastruktur, Lintasarta menempatkan tata kelola sebagai bagian dari Merdeka AI. Perusahaan mengumumkan telah memperoleh sertifikasi ISO/IEC 42001:2023 untuk Artificial Intelligence Management System dari TÜV SÜD Indonesia pada Oktober 2026. Pencapaian itu menjadikan Lintasarta sebagai perusahaan ICT nasional pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi tersebut.
Standar ini memberi kerangka dalam mengelola pengembangan dan penggunaan AI, termasuk manajemen risiko, tanggung jawab organisasi, serta proses pengawasan.
Merdeka AI Summit
Lintasarta juga akan menggelar Merdeka AI Summit: Cloudeka Sovereign for Future Enterprise. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan ekosistem teknologi untuk membahas pemanfaatan AI yang sesuai kebutuhan industri dan prioritas nasional.
Ginandjar menambahkan, di ajang itu Lintasarta akan menunjukkan cara mengadopsi keahlian global dengan tetap mengutamakan kendali data dan operasional di Indonesia. “Di Merdeka AI Summit, kami akan menunjukkan bagaimana Lintasarta mengadopsi keahlian global dengan tetap mengutamakan kendali atas data dan operasional di Indonesia, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang AI sambil menjaga kedaulatan digital,” ujarnya.
Melalui kombinasi infrastruktur cloud, sovereign AI, dan tata kelola AI, Lintasarta berupaya menyediakan fondasi adopsi AI di sektor industri nasional.
Sumber
Berita terkait
Uji 5G XLSmart di Mandalika: Kecepatan Unduh Tembus 504 Mbps
XLSmart mencatat kecepatan unduh 504 Mbps di Pantai Kuta Mandalika dan memperkuat BTS 5G di Lombok. Cakupan 5G di pulau ini sekitar 94 persen.

Red Hat Sebut AI dan Sovereign Cloud Jadi Fokus Operator Telekomunikasi Indonesia
VP Red Hat APAC Ben Panic menyebut operator Indonesia makin fokus pada AI, sovereign cloud, autonomous networks, dan cloud-native.

XLSmart Dorong Infrastruktur Telekomunikasi Jadi Objek Vital Nasional
XLSmart menilai perlindungan infrastruktur telekomunikasi sebagai objek vital nasional penting untuk mencegah gangguan layanan akibat pencurian perangkat BTS.