Gelombang Serangan Siber: RI Siaga, Sektor Keuangan Diserang 1,2 Juta Kali
Kemenko Polkam, BSSN, dan OJK meningkatkan kewaspadaan setelah gelombang serangan siber global; sektor keuangan RI mencatat 1,2 juta serangan dalam 24 jam.
Catatan redaksi: berita ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dari sumber yang dicantumkan di bawah, lalu diperiksa dan disetujui redaksi Level Satu. Pelajari pedoman kami
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta institusi perbankan untuk merespons gelombang serangan siber global, termasuk yang menyasar sektor keuangan. Menteri Koordinator Polkam Dudung Abdurachman menyatakan rapat itu bertujuan memetakan dampak serangan peretas terhadap perbankan. “Hari ini telah dirapatkan dengan perbankan dan BSSN sejauh mana dampak dari hacker (peretas) saat ini, khususnya yang menyangkut perbankan,” kata Dudung dalam konferensi pers, Senin (9/11).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat pengawasan terhadap industri perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah beberapa kali mengirim surat kepada direksi bank untuk meminta kewaspadaan dan langkah pencegahan. OJK bersama Bank Indonesia (BI) juga mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Menurut Dian, sejauh ini kondisi perbankan nasional masih aman karena bank diminta memantau anomali selama 24 jam penuh. “So far aman karena kita minta bank-bank betul-betul siaga 24 jam untuk memonitor setiap anomali dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menghentikan transaksi untuk melakukan klarifikasi dahulu,” ujar Dian.
Serangan global dan data serangan
Gelombang serangan terhadap lembaga keuangan terjadi di beberapa negara. Di Korea Selatan, bank-bank besar seperti Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, Hana Bank, dan Woori Bank mengalami kebocoran 437.000 data nasabah, menurut laporan kantor berita Yonhap. Di Prancis, Bank Credit Mutuel Arkea dibobol peretas pada Rabu (4/11), dengan kehilangan tabungan sekitar €100 juta atau sekitar Rp2 triliun.
Berdasarkan dashboard FortiGuard Labs pada Senin (9/11) pukul 20.00 WIB, serangan siber global terhadap lembaga keuangan, perbankan, dan asuransi mencapai 20 juta serangan dalam 24 jam terakhir. Angka itu menjadi yang terbanyak kedua setelah sektor pendidikan dan teknologi. Untuk Indonesia, dashboard yang sama mencatat total 2,2 juta serangan siber dalam 24 jam, dengan sektor keuangan dan perbankan sebagai target paling banyak, yaitu 1,2 juta serangan. Jumlah tersebut menunjukkan banyaknya percobaan serangan, bukan keberhasilan menembus sistem.
DPR minta BSSN bergerak
Komisi I DPR berencana memanggil BSSN untuk memaparkan kesiapan melindungi infrastruktur vital. Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyoroti informasi yang menyebut Indonesia, bersama AS, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan, masuk daftar wilayah prioritas operasi peretasan yang diduga dilakukan peretas asal Korea Utara. Soleh juga meminta BSSN menjelaskan koordinasi dengan OJK, BI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Masyarakat mulai resah. Nasabah tentu bertanya-tanya apakah uang dan data mereka aman. Dalam situasi seperti ini, BSSN tidak boleh diam,” kata Soleh. Komisi I juga mendorong Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber segera dituntaskan. Hingga berita ini diturunkan, BSSN belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi terkait situasi serangan siber global dan nasional.
Sumber
Berita terkait
Uji 5G XLSmart di Mandalika: Kecepatan Unduh Tembus 504 Mbps
XLSmart mencatat kecepatan unduh 504 Mbps di Pantai Kuta Mandalika dan memperkuat BTS 5G di Lombok. Cakupan 5G di pulau ini sekitar 94 persen.

Red Hat Sebut AI dan Sovereign Cloud Jadi Fokus Operator Telekomunikasi Indonesia
VP Red Hat APAC Ben Panic menyebut operator Indonesia makin fokus pada AI, sovereign cloud, autonomous networks, dan cloud-native.

XLSmart Dorong Infrastruktur Telekomunikasi Jadi Objek Vital Nasional
XLSmart menilai perlindungan infrastruktur telekomunikasi sebagai objek vital nasional penting untuk mencegah gangguan layanan akibat pencurian perangkat BTS.